BACA, TULIS, LAWAN!

Memoar Seorang Mujahid Amerika

2007-03-27T11:56:00.000-07:00

Oleh Moh Hanifudin Mahfuds

My Jihad, Aukai Collins, Hikmah Mizan Jakarta, I, November 2006

Meski Collins menganggap jihad sebagai puncak pencapaian iman dan merelakan satu kakiya hilang di Chechnya, tapi serangan para teroris terhadap WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 membuat jiwanya goncang.

Apa jadinya jika seorang warga negara Amerika Serikat masuk Islam dan menjadi mujahid yang berperang di pusat-pusat konflik dunia Islam? Bagaimana ia meletakkan kepentingan negaranya di satu sisi dan kepentingan agamanya di sisi yang lain? Mengapa juga ia tertarik untuk berjihad? Bagaimana ia memasuki daerah-daerah konflik di dunia? Sebagai warga AS apakah ia melakukan dengan tulus atau sengaja disusupkan oleh CIA? Bagaimana ia menepis anggapan bahwa mujahid mengancam keamanan dunia? Kisah itulah yang terangkum dalam buku berjudul My Jihad, ditulis oleh Aukai Collins muslim Amerika yang memilih jalan hidup sebagai mujahid. Ia berjihad di Chechnya, Kosovo, Afganistan dan pusat konflik terpanas lainnya.

Menjadi mujahid bukan soal warga negara Arab atau Amerika, demikian keyakinan Aukai Collins dalam buku ini. Meski Collins lahir dan besar di Amerika yang sekuler, tak menutup niatnya untuk menjadi mujahid. Sejak ia masuk Islam, saat itu usianya menginjak 18 tahun, ketertarikannya pada ajaran dan dunia Islam semakin besar. Ia mengikuti berbagai berita seputar dunia Islam baik melalui koran maupun televisi. Dari berita itulah, Collins mengetahui berbagai macam perang yang berkecamuk antara umat Islam dan pemerintah di berbagai negara.

Sebagai mualaf, ghirah keislamannya sangat tinggi. Collins pun tak tinggal diam. Ia mulai gelisah dan berpikir untuk terjun ke Bosnia, Chechnya dan Kashmir guna membantu umat Islam melawan musuh yang telah membunuh ratusan ribu nyawa umat Islam. Kala itu, Collins tinggal di komuitas muslim di San Diego. Gejolaknya untuk berjihad ia utarakan kepada sesama muslim yang berjamaah di masjid. Tapi, tak satu pun dari mereka yang menaruh minat. Bahkan, imam masjid yang sangat dihormatinya, menganggap keinginannya untuk berjihad tak masuk akal. Sang Imam berargumen, mayoritas muslim dunia mendiamkan perang yang terjadi kepada umat Islam di berbagai negara sehingga kewajiban untuk berjihad otomatis gugur.

Mendengar jawaban di atas, Collins sangat kecewa. Pergolakan batinnya terus berkecamuk antara menjadi pasifis seperti mereka atau memperjuangkan idealismenya membela umat Islam. Sementara dalam batinnya ia yakin bahwa keimanan muslim belum sempurna jika panggilan jihad belum dipenuhi. Ia memilih untuk berjihad. Apapun resikonya. Jihad dalam pemahaman Collins berbeda dengan mainstream umat Islam. Bagi Collins ketika umat Islam diserang entah di belahan bumi manapun, saat itu juga seorang muslim wajib membela saudaranya melawan musuhnya (jihad). Pemahaman ini jelas berbeda dengan mayoritas umat Islam. Jihad sebagaimana dimaklumi tak sesempit mengangkat senjata. Jihad bisa dengan berbagai hal, pendidikan, kesehatan, dan semua profesi yang bermanfaat jika diniatkan untuk Allah adalah jihad.

Kendati demikian, tak berarti Collins seorang ekstrimis tanpa etika. Ketika dunia sedang memandang mujahid sebagai ancaman, ia justru ingin menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi mujahid tak berarti mengancam keamanan dunia. Menjadi mujahid berarti memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Karena dalam jihad tidak diperkenankan membunuh orang yang tak ikut berperang, perempuan dan anak-anak. Demikian juga mujahid dilarang menghancurkan sumber mata pencaharian masyarakat sipil. Bahkan, tempat ibadah agama lain pun dilarang untuk dihanguskan. Bukankah menjadi mujahid indah, demikian Collins ingin meyakinkan publik yang sudah terkontaminasi informasi tentang Islam, mujahid dan jihad yang tak berimbang dan menyesatkan.

Collins membuktikan keyakinan itu dengan memasuki daerah-daerah pertempuran terpanas di dunia. Perjalanan awalnya dimulai tahun 1993, diniatkan untuk membantu muslim di Bosnia yang sedang berkonflik dengan Serbia. Tapi, karena petunjuk dari kawannya, Muhammad Zaky tak selurus yang dituturkan, Collins tak dapat menembus Bosnia. Ia hanya dapat memasui Wina dan Zagreb. Berkat perkenalannya dengan seorang muslim keturunan Afrika, Laith, Collins akhirnya memutuskan untuk mengubah rencananya semula. Tujuannya kali ini adalah Kashmir daerah muslim yang sedang berkonflik dengan India.

Di Pakistan Collins bergabung bersama kelompok jihad Harakat Al-Jihad, kelompok jihad Pakistan yang ingin menganeksasi Kashmir atau membentuk pemerintahan sendiri. Bersama Harakat Al-Jihad yang belakangan diketahui memiliki koneksi dengan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, ia mengikuti pelatihan-pelatihan perang di kamp yang terletak di tengah lembah perbukitan yang sangat indah. Karena tak kunjung dikirim berjihad dan penyakit yang menimpanya, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Amerika.

Di Amerika ia bertemu dengan kekasihnya. Setelah masuk Islam keduanya menikah. Tapi hasrat Collins untuk berjihad tak pupus, ia bertekad untuk berjihad. Dengan izin istrinya ia mengarungi dunia mujahidin di berbagai daerah yang lebih berat. Dalam buku yang dibagi ke dalam tiga bagian ini, tercatat Collins menjadi mujahid di Afganistan dan Chechnya. Petualangannya membawanya kehilangan satu bagian dari dua kakinya.

Meski Collins menganggap jihad sebagai puncak pencapaian iman dan merelakan satu kakiya hilang di Chechnya, tapi serangan para teroris terhadap WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 membuat jiwanya goncang. Ia kecewa dengan cara yang dilakukan dengan menghabisi warga sipil tak berdosa. Para teroris menurut Collins hanya mengambil keuntungan pribadi dari peristiwa itu.

Saat eksistensi dirinya sebagai mujahid sampai pada titik labil, ia menerima tawaran pemerintah AS bergabung bersama FBI dan CIA sebagai agen khusus yang menyamar untuk mengatasi terorisme. Tapi, ia pun kecewa dengan organisasi tempatnya bekerja. Ia merasa para atasannya tak mengetahui kondisi yang sebenarnya, terlalu sedikit informasi dan melakukan cara yang salah. Tapi justru menolak saran darinya.

Saat itulah ia keluar dari FBI dan CIA. Ia berkeyakinan selama pemerintahnya (AS) tak memiliki itikad baik untuk mengatasi masalah terorisme secara sungguh-sungguh. Maka sampai itu pula nasib perdamaian di dunia akan terancam. AS baru akan tahu bahwa ancaman datang dari segala penjuru ketika Kristen, Katolik dan Yahudi pun sesungguhnya mengancam keberadaan mereka.

Sebagai memoar, buku ini tampak kurang sistematis. Pembaca tak mudah mengetahui latar belakang cerita jika tak membaca secara keseluruhan. Meski demikian petualangan yang ditulis Collins banyak memberi pelajaran betapa dunia mujahidin tak mengancam perdamaian dunia. Justru yang mengancam adalah rasa tidak aman yang diciptakan oleh negara untuk meneror warganya.

[Moh Hanifudin Mahfuds, pecinta buku tinggal di Ciputat]

Kuda Lumping: Kesenian Lokal Jawa Tengah

2007-03-27T11:45:00.000-07:00

Dilema Sinetron Religius

2007-03-27T11:27:00.000-07:00

Oleh Moh. Hanifudin Mahfuds*

MENJAMURNYA sinetron religi pada kurun terakhir ini memberi warna tersendiri dalam kancah entertainment kita. Namun arus deras religiusitas di dunia hiburan ini menyimpan tanda tanya besar. Pasalnya industri hiburan identik dengan life style yang glamour. Sedangkan agama mengandaikan sesuatu yang suci. Dua hal yang saling bertentangan ini dikawinkan dalam bentuk sinetron, maka lahirlah sinetron religi. Seperti apa sebenarnya kedua hal ini, sehingga kita patut curiga ? Artikel ini secara spesifik akan membahas perselingkuhan keduanya.

Sebagai bagian dari industri hiburan, sinetron memiliki ciri yang khas. Sentuhannya yang langsung mengena kehidupan sehari-hari, mendapat tempat tersendiri di relung kalbu masyarakat. Sinetron umumnya mengikuti trend yang sedang aktual. Sebagai contoh, percintaan remaja, kehidupan glamour dan mistik. Tema-tema tersebut silih berganti menjadi main stream sinetron kita. Dan berkat dialektika sinetron inilah, akhirnya kehidupan keagamaan menjadi tema yang laris manis.

Berawal dari kisah sukses program sinetron Rahasia Ilahi di TPI -sebuah program sinetron yang terinspirasi oleh kehidupan nyata yang ditulis di majalah Hidayah- yang telah mendongkraknya menjadi stasiun televisi nomor wahid. Selanjutnya, stasiun televisi lain pun tak urung menayangkan sinetron bertema serupa. Muncullah sinetron “Astagfirullah” (SCTV), “Taubat” (Trans TV) dan “Azab Ilahi” (Lativi). Akhirnya agama menjadi tema yang laku untuk dijual.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah ini bagian dari keseriusan pengelola televisi dalam menghadirkan hiburan yang edukatif, atau justru hanya karena ingin mengeruk keuntungan, mengingat kiblat pasar sedang berpihak kepada agama? Tentu saja jawabanya sangat beragam menurut subyektif masing-masing. Menurut penulis ini adalah semata bagian dari dialektika pasar. Kebetulan saja agama ketiban untung, menjadi mainstream hiburan kita.

Ada beberapa hal yang patut kita ungkap di belakang hiburan bernama sinetron religi. Pertama, kepentingan para pemodal yang bertaruh di industri hiburan. Kalau kita perhatikan, perilaku para pemodal atau dalam hal ini para pemilik publishing house dan pengelola televisi, dalam membuat sinetron, yang mereka perhatikan bukan kualitas hiburan atau efeknya di masyarakat. Tapi, yang mereka perhatikan adalah menguntungkan atau tidak produk yang mereka buat. Pertimbangan yang lazim di dunia usaha, termasuk publishing house adalah seberapa luas pangsa pasar suatu produk. Kalau dinilai luas alias digandrungi masyarakat, maka produksi jalan. Ini berlaku untuk semua jenis sinetron, termasuk di dalamnya sinetron religi.

Mereka sama sekali tidak mempertimbangakan nilai-nilai moral dan agama. Yang mereka perhatikan hanya keuntungan, meskipun harus merusak moralitas masyarakat. Bagaimana kalau moral dan agama menguntungkan? Sesuai dengan pijakannya, maka tak luput mereka pun langsung ambil bagian dan berlindung dibalik tameng sinetron religi. Kondisi demikian menguntungkan bagi mereka, karena inilah ajang untuk menunjukkan simpati terhadap agama. Parahnya tak sedikit public yang tertipu oleh indahnya layar sinetron religi. Padahal ini adalah tameng saja yang kebetulan sedang ngetrend.

Kedua, kualitasnya isinya dalam beberapa hal jauh dari ajaran agama alias menyimpang. Indikasi ini terlihat dari pendramatisasian tokoh antagonis yang berlebihan. Penggambaran syetan atau jin dengan seorang yang buruk rupa memakai asesoris tanduk, gigi taring dan darah yang keluar dari mulutnya. Contoh kasus yang lain yaitu keadaan seseorang di alam kubur seolah dapat diketahui, bahkan kuburannya dibuka dan terlihat si mayat yang terbakar kepanasan sedang disiksa. Belum lagi, kisah orang yang telah mati lalu hidup kembali dengan rupa dan tingkah yang berbeda jauh dari keadaannya dalam kehidupannya dulu. Uniknya lagi, setiap acara tidak pernah luput dari kuburan. Di sini kuburan menjadi sesuatu yang wajib, sehigga terbentuk citra Islam itu identik dengan kuburan. Pendramatisasian kisah-kisah yang berlebihan tersebut dan penyertaan kuburan dalam setiap acara, memicu ketakutan bagi sebagian orang, sehingga ini akan menimbulkan syirik dalam bentuk yang baru. Tak beda dengan acara yang muncul sebelumnya seperti, Pemburu Hantu, dan tayangan mistis sejenisnya.

Ketiga, adegan film ini banyak yang mempertontonkan aurat. Alasannya mungkin untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya bagi si tokoh. Sebagai contoh untuk menggambarkan perilaku kebejatan si tokoh yang mantan pelacur. Adegan dan perilaku yang persis pelacur pun dipertontonkan; sosok perempuan dengan pakaian minim yang sedang bercumbu mesra, sambil menenggak minuman keras. Padahal si aktris tayangan itu muslimah, dan mirisnya lagi setiap acara itu ada juru nasehatnya. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah si ustad pemangku acara itu tidak risih terlibat dalam acara dengan adegan yang demikian? Bukankah yang dipertontonkan bertentangan dengan dakwah yang ia sampaikan. Alih-alih ingin mengajak orang kepada kebaikan agama malah mendukung kemaksiatan yang ditentang agama.

Sampai disini, kecurigaan pun muncul, mengapa para pengkhotbah agama mau terlibat dalam acara nista seperti tersebut diatas? Mungkin karena iming-iming amplop yang besar, jauh lebih besar dibanding ceramah di masjid, kemudian popularitas pun akan semakin menanjak, sehingga mereka rela sedikit mengorbankan dakwahnya. Jika demikian pantaskah mereka disebut ustad? Terserah pembaca.

Keempat, nilai dakwah hilang. Dengan mempertontonkan adegan dan dramatisasi yang berlebihan seperti tersebut diatas maka nilai dakwah yang disampaikan menjadi absurd. Meskipun jika kita bersikap khusnudzoh, barangkali niat mereka baik untuk berdakwah. Tetapi, karena caranya yang salah, maka niatnya menjadi percuma. Dan oleh sebab itu, acara sinetron religius perlu ditinjau ulang. Dalam hal ini perlu diingat bahwa membawa agama ke dalam ranah hiburan yang sangat pragmatis itu sangat sensitif. Bukan tidak mungkin, jika akhirnya agama hanya menjadi alat bagi para pemodal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Akhirnya tayangan yang menyebut dirinya bernuansa religius ini menjadi menyesatkan dan membodohi masyarakat. Jika sudah kontra produktif bagi agama, untuk apa dipertahankan.

Melihat kekurangan tayangan tersebut, maka sudah saatnya para pengelola stasiun televisi dan production huose, meninjau ulang dan memperbaikinya sehingga dakwah tidak dikorbankan oleh pasar. Dengan begitu, televisi turut memberikan hiburan yang edukatif bagi masyarakat. Bukankah ini sesuai dengan fungsi televisi sebagai media informasi dan pendidikan. Semoga.

** Versi pertama tulisan ini dimuat di Majalah Sabili Edisi Oktober 2005

R. William Liddle "Sistem Demokrasi Liberal Sesuai Keinginan Masyarakat Indonesia"

2007-03-27T11:17:00.000-07:00

Eksperimentasi liberalisme pada ranah praktik politik dan ekonomi di Indonesia, tak pernah sepi dari kritik. Liberalisme dengan bentuk pemerintahan demokrasi bagi sementara kalangan dianggap gagal dalam membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Bagaimana pendapat pengamat politik terhadap perkembangan liberalisme di Indonesia? Untuk mengetahuinya, beberapa waktu lalu Moh. Hanifudin Mahfuds dari Jurnal Institut mewawancarai indonesianis yang juga Profesor Ilmu Politik pada The Ohio State University Amerika Serikat, R. William Liddle melalui surat elektronik. Berikut petikannya.

Bagaimana perkembangan liberalisme (sejarah liberalisme) di Indonesia pasca-kemerdekaan sampai sekarang, sejauh yang Anda amati?
Dalam kamus politik Indonesia, liberalisme bukanlah konsep yang diterima banyak orang. Seharusnya tidak begitu, sebab ide pokoknya hanya kebebasan individu, baik ekonomi maupun politik, sebagai dasar utama masyarakat modern. Ia tidak berarti kebebasan tanpa batas, seperti sering dituduhkan. Seorang liberal bisa mendukung undang-undang anti-judi atau anti-pornografi, seperti sering terjadi di Amerika, dan ia belum tentu melawan peran negara dalam ekonomi nasional. Pada umumnya kaum liberal di seluruh dunia masa kini mendukung apa yang dinamakan mixed economy, peran utama diberikan kepada pasar tetapi negara juga penting untuk mengatur dan mengarahkan para pelaku ekonomi swasta. Peran negara juga penting untuk membangun dan mengurus sistem pendidikan, kesehatan, komunikasi dan fasilitas umum lainnya.
Dalam konteks itu, para politisi di Indonesia pada awal tahun 1950-an berusaha untuk menerapkan cita-cita liberal melalui sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dan mixed economy. Sistem pemerintahan yang menyusul, Demokrasi Terpimpin, sama sekali tidak liberal. Orde Baru tidak liberal dari segi politik, tetapi dari segi ekonomi ada usaha untuk menerapkan cita-cita liberal. Kebijakan Profesor Wijoyo cs untuk membuka pasar bersifat liberal, tetapi diselewengkan oleh dua macam tindakan proteksionis, yakni perlindungan terhadap para pengusaha kroni dan pejabat negara yang membawahi BUMN seperti B. J. Habibie. Kedua jenis proteksionisme ini tidak bersifat liberal sebab mengurangi kebebasan orang lain untuk bersaing.

Dilihat dari isi UUD 1945, sebenarnya sistem seperti apakah yang ingin diwujudkan dalam negara ini?
Terus terang saja, versi asli UUD 1945 bukanlah konstitusi dalam arti sebenarnya, yang bisa diterapkan dalam sebuah pemerintahan tanpa banyak modifikasi. Misalnya, dan hal ini sangat pokok, tidak dijelaskan bagaimana memilih anggota DPR dan MPR. Dalam kenyataannya, pemerintahan Republik Indonesia dari tahun 1945-50 adalah pemerintahan parlementer. Sistem itu diteruskan dari 1950 di bawah UUD Sementara 1950. Sukarno mendekritkan kembali UUD 45 pada tahun 1959 sebab ada pasal-pasal yang bisa digunakannya untuk mengambil keuasaan secara penuh, dan Soeharto melanjutkan praktek Sukarno.
Setelah Soeharto lengser, UUD 45 diamandemen empat kali supaya betul-betul dapat digunakan sebagai fondasi negara yang kukuh. Setelah diamandemen, UUD 45 menjadi konstitusi demokrasi presidensil. Ciri khas demokrasi presidensil antara lain adalah bahwa presiden dan badan legislatif dipilih dalam pemilihan terpisah, seperti misalnya terjadi pada bulan April (pemilihan legislatif) dan Juli/September (pemilihan presiden) 2004.

Bagaimana Anda melihat Pancasila pada satu sisi, dan demokrasi liberal pada sisi lain?
Bagi saya, demokrasi liberal (atau lebih baik disebut demokrasi saja, tidak memerlukan embel-embel liberal) adalah sebuah sistem pemerintahan dengan dua ciri pokok: partisipasi dan kebebasan individu. Partisipasi itu terwujud bukan hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti terlihat kini dengan perdebatan tentang RUU APP. Kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi sosial dan politik, dan ciri-ciri negara hukum diperlukan sebagai fondasi untuk partisipasi yang bermakna.
Pancasila adalah doktrin negara yang diciptakan oleh Sukarno dkk pada tahun 1945 sebagai kompromi antara politisi yang mendambakan negara Islam dan politisi yang menginginkan negara sekuler. Selain agama, ada unsur-unsur lain yang merupakan komitmen para politisi jaman itu kepada cita-cita bersama, termasuk kebangsaan Indonesia, pertanggungjawaban kepada dunia internasional, demokrasi, dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada masa Reformasi dan ke depan, Pancasila tetap menjadi sumber atau dapur cita-cita bersama yang berharga, menurut pendapat saya. Pengentasan kemiskinan, misalnya, sebagai pengejawantahan sila keadilan sosial, sangat memerlukan perhatian para pemikir, ilmuwan sosial, dan aktivis.

Apakah kultur demokrasi telah terbangun dalam masyarakat Indonesia?
Belum sepenuhnya, tetapi sedang dibangun. Anda (rakyat Indonesia) sudah dua kali, 1999 dan 2004, mengadakan pemilihan umum yang demokratis, suatu hal yang sulit dibayangkan banyak pengamat pada masa-masa Sukarno dan Soeharto. Desentralisasi pemerintahan, salah satu unsur penting dalam proses demokratisasi di negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia, juga dilaksanakan dengan cukup baik, seperti kita lihat dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belakangan ini. Berbagai kelompok kepentingan sudah mulai belajar bagaimana bersaing secara sehat, seperti kita lihat dalam perdebatan di DPR tentang RUU APP dan lain-lain.

Melihat kondisi sosio-kultural masyarakat, apakah sistem demokrasi liberal dapat diterima dan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia?
Kejadian-kejadian sejak 1998 cenderung membuktikan bahwa sistem demokrasi memang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Bagaimana Anda melihat perkembangan sistem politik dan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru?
Apa yang saya katakan di atas kiranya cukup jelas sebagai kesimpulan umum. Kalau kita kembali kepada 1998, saya kira Presiden Habibie mengambil dua langkah yang berdampak besar bagi masa berikutnya. Pertama, kira-kira dua minggu setelah beliau menjadi presiden, dia membebaskan pers dan partai-partai dan menjanjikan bahwa dalam waktu satu tahun Indonesia akan mengadakan pemilhan umum yang demokratis. Janji itu dipenuhi. Kedua, dia membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu Timor Timur, sebuah daerah yang sejak awal tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia. Seandainya belum ada referendum di Timtim sampai sekarang, masalah itu akan terus mengganggu kestabilan politik Indonesia dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Karakter sistem seperti apakah yang sesungguhnya tengah dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang?
Sistem presidensil dengan banyak partai dianggap oleh para ahli ilmu politik sebagai kombinasi yang sulit, sebab seorang presiden yang tidak didukung oleh sebuah partai mayoritas atau setidaknya menguasai banyak kursi di badan legislatif akan digoyang terus oleh partai-partai oposisi. Hal itu nyaris terjadi kepada Presiden SBY, tetapi untungnya Partai Golkar diambil-alih oleh Wakil Presiden Kalla pada akhir 2004. Akibatnya, Presiden SBY sekarang tidak menghadapi hambatan yang berarti dari DPR. Namun, sayangnya, dia belum menjadi pemimpin yang tegas, seperti kita lihat dalam kebijakan ekonominya dan juga berbagai kebijakan lain.

Beberapa kalangan menilai bahwa pemerintahan SBY-JK akan membawa Indonesia ke dalam liberalisme, terlihat dari beberapa menterinya yang dikenal sebagai ekonom liberal, bagaimana pengamatan Anda?
Nah, kita kembali ke definisi liberalisme tadi dan kecenderungan orang Indonesia (mungkin termasuk Anda) untuk bersikap negatif terhadap konsep tersebut. Menurut pendapat saya, ekonomi yang sehat adalah ekonomi di mana hambatan untuk partisipasi dari setiap anggota masyarakat, untuk bersaing, untuk bekerja atau berusaha, dikurangi sejauh mungkin. Kebijakan-kebijakan para menteri yang berprofesi ekonom, seperti Boediono dan Sri Mulyani, didisain untuk mencapai tujuan itu, bukan untuk melindungi yang sudah kuat dan mengeksploitir yang lemah seperti dituduhkan lawan-lawan mereka. Untuk mendapat gambar yang lebih jelas, harap membaca buku-buku Amartya Sen, seorang ekonom profesional dan sekaligus filsuf pro-pemerataan.

Terkait dengan kerusuhan di daerah pasca-Pilkada, di tingkat elit politik sekarang, apakah demokrasi telah menjadi konsensus bersama dan sejauh mana komitmen mereka terhadap demokrasi?
Maaf, mungkin saya kurang mengikuti perkembangan pasca-Pilkada, tetapi saya tidak mendapat kesan bahwa ada kerusuhan yang berlebihan. Di tingkat elit politik, setidaknya untuk sementara, saya percaya ada konsensus bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik bagi Indonesia. Namun saya khawatir bahwa masalah-masalah soft state, negara lemah, termasuk korupsi yang menyeluruh dan ketidakmampuan negara untuk melaksanakan program-program pembangunan yang diperlukan, misalnya di bidang pendidikan, lama kelamaan bisa mengurangi dukungan masyarakat kepada demokrasi.

Selalu ada pertentangan antara ekonom dan pengamat politik yang sering mengidentikkan diri dengan "pro-kerakyatan" dengan ekonom "penganut liberalisme dan pasar bebas", bagaimana Anda menjelaskan itu?
Masalah ini juga sudah saya singgung di atas. Bagi saya, seharusnya tidak ada perlawanan antara kebijakan yang pro-pasar dan yang pro-rakyat. Kebijakan pro-pasar adalah bagian dari sebuah pendekatan ekonomi yang bisa memakmurkan masyarakat pada umumnya. Buktinya sudah kita lihat dalam kebijakan negara-negara Asia Timur, yang berhasil meningkatkan drastis kemakmuran masyarakatnya masing-masing selama paroh kedua abad ke-20. Perlawanan ideologi kapitalisme dan sosialisme sebetulnya sudah selesai. Sosialisme, dalam pengertian perusahaan-perusahaan besar dikuasai oleh negara, telah gagal. Kapitalisme, dalam pengertian ekonomi pasar, telah menang. Atau lebih tepat, yang menang adalah konsep mixed economy, ekonomi berdasarkan pasar plus peran negara di mana diperlukan untuk menciptakan kondisi-kondisi optimal buat partisipasi individual.
Anda tidak tanya, tetapi saya juga melihat “ekonomi Islam” dalam kerangka ini. Pada satu segi, saya menganggapnya wajar saja membawa ke ajang politik cita-cita sosial yang berasal dari suatu agama, misalnya di Indonesia agama-agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau Konghucu. Dari pembacaan dan pengamatan saya, saya mendapat kesan kuat bahwa banyak orang Islam (bukan hanya di Indonesia) menjunjung cita-cita pemerataan ekonomi atau keadilan sosial, yang mereka peroleh antara lain dari Al-Qur’an. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa Islam merupakan atau menawarkan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi pasar atau sosialisme. Di dunia kita yang berlaku hanya satu sistem ekonomi, setidaknya yang bisa diandalkan untuk membuat masyarakat Indonesia makmur.

Bagaimana kesiapan negara (bangun politik dan ekonomi) Indonesia dalam memasuki globalisasi dan pasar bebas?
Pertanyaan ini sudah melebihi kemampuan saya sebagai seorang ilmuwan politik, bukan ekonomi. Singkat saja: memang kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga, masih banyak kekurangan, baik yang menyangkut lembaga maupun sumberdaya manusia, di Indonesia. Tetapi Indonesia yang menutup diri kepada dunia luar, yang tidak memanfaatkan kesempatan yang ada di ekonomi internasional, tidak akan maju. Seingat saya, selama Orde Baru makin banyak orang Indonesia yang terlibat dalam ekonomi internasional, baik sebagai pengusaha maupun pekerja, dan mereka menyumbangkan banyak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional pada masa itu. Mungkin rumusan yang terbaik adalah: para pelaku Indonesia harus merangkak sebelum mereka bisa lari.

Apakah konsolidasi demokrasi telah berjalan optimal?
Kekhawatiran utama saya adalah bahwa tentara masih punya peluang untuk berdwifungsi (tentu dengan nama lain) lagi, kalau demokrasi dan pemerintahan sipil dianggap gagal pada suatu waktu kelak. Tetapi selama ini kemungkinan itu masih jauh dari kenyataan.

Beberapa daerah menerapkan perda yang berbau syariat Islam, apakah itu akan mengancam demokrasi dan kebebasan?
Mungkin kita perlu memisahkan antara perda-perda yang betul-betul berdasarkan syariat, seperti tentang pemakaian jilbab, dan yang bersifat umum, misalnya tentang minuman keras, perjudian, pelacuran dan masalah-masalah sejenis. Perda tentang masalah umum bisa didukung oleh masyarakat non-Muslim (tentu yang bersikap konservatif) dan tidak mengancam demokrasi dan kebebasan. Namun perda tentang jilbab atau masalah ibadah lainnya memang merupakan ancaman, sebab kebebasan agama untuk setiap warganegara Indonesia dijamin oleh UUD 1945. Dalam kata lain, setiap individu berhak menentukan bagi dirinya sendiri apakah dia akan berjilbab atau berpuasa pada bulan puasa atau ikut kebaktian di gereja pada hari Minggu.

Terkait dengan RUU APP, bagaimana melihat hubungan demokrasi, kebebasan, dan pluralisme bangsa?
Draf RUU APP yang saya baca (baru sepintas) bersifat terlalu umum, abstrak, kurang terperinci tentang perilaku yang dianggap pornografis atau pornoaksi. Jadi sulit dilaksanakan, dan cenderung disalahgunakan. Lagipula, kesan saya adalah bahwa masalah yang sebenarnya bukan pada perundangannya melainkan pada enforcement, pelaksanaannya. Jadi obatnya bukan undang-undang baru tetapi peningkatan hasrat serta kemampuan polisi, jaksa dan hakim.

Terkait dengan kelompok agama atau etnis tertentu yang kerap melakukan kekerasan dan mengancam kebebasan, bagaimana Anda melihatnya dalam koridor penerapan demokrasi?
Lho, Anda nampaknya merasa perlu merumuskan pertanyaan ini dengan kata-kata yang abstrak sekali! Kalau yang Anda maksudkan adalah FPI, FBR dan sejenisnya, saya kembali kepada masalah enforcement hukum. Barangsiapa yang melakukan tindakan kriminal, baik terhadap properti atau keamanan seseorang, tentu harus ditangkap dan diadili.

Dalam kaitan dengan demokrasi, apakah pers Indonesia telah mencerminkan kebebasan berpendapat dan bersuara?
Ya.

Apa kesan Anda melihat jalannya demokratisasi di Indonesia?
Mungkin masalah pokok yang dihadapi masyarakat pro-demokrasi di Indonesia dalam jangka menengah adalah bagaimana memperbaiki sistem kepartaian supaya pemimpin partai di setiap tingkat (dan tentu wakil mereka di badan-badan legislatif dan eksekutif) adalah orang yang kompeten, jujur dan betul-betul mewakili kepentingan masyarakat. Untuk itu tentu diperlukan peningkatan kemampuan civil society, masyarakat madani, sebagai pengawas dan pendorong para politisi.

Bagaimana Anda melihat masa depan demokrasi di Indonesia?
Sejauh ini, Anda (rakyat Indonesia) boleh membanggakan prestasi yang telah Anda (rakyat Indonesia) capai yang tak terbayangkan dulu oleh banyak pengamat, termasuk saya. []

Prof. Dr. Komarudin Hidayat: "Rektor itu, Tidak Lebih dari Tukang Kebun"

2007-03-27T11:14:00.000-07:00

Pertengahan November 2006 lalu, tepatnya Minggu Sore, di Jalan Semanggi Ciputat, INSTITUT berhasil berkunjung ke rumah Prof Dr Komarudin Hidayat. Rumah megah yang dipagari teralis besi berwarna kuning keemasan dan tanaman hias itu rupanya tak sulit ditembus. Dengan membuat janji melalui layanan pesan singkat beberapa hari sebelumnya, Mas Komar, demikian sapaan akrabnya, tak sungkan meluangkan waktu untuk mahasiswanya. Sang Tuan Rumah menyambut kami dengan ramah. Menunggu dengan dihidangkan jus dan kue sisa lebaran menambah kami semakin penasaran, siapa sosok rektor baru ini. Meski untuk itu kami harus rela menunggu hampir satu jam. Di mulai dengan obrolan kecil, dengan mengenai produk INSTITUT, dia mulai membuka obrolan. Satu jam waktu yang diberikan, sangat tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan INSTITUT. Berikut petikan wawancara yang dilakukan Moh. Hanifudin Mahfuds dan Karno Roso dari INSTITUT.

Bagaimana visi dan misi Anda sebagai rektor terpilih?

Sampai hari ini saya belum merasa rektor. Karena belum serah terima jabatan, untuk itu saya belum mau berbicara tentang visi dan misi saya sebagai rektor, tidak etis itu. Tetapi kalau ditanya secara pribadi, ke depan saya membayangkan UIN Jakarta menjadi pusat peradaban yang di dalamnya banyak profesor dan doktor yang ahli dibidangnya, dan itu memberi sumbangsih yang besar pada masyarakat khususnya masyarakat Islam, serta menjadi jendela dunia Islam Indonesia. Sehingga ke depan saya berharap rektor itu tidak lebih dari tukang kebun, yang merawat tanamannya, pohonnya, untuk menghasilkan kebun yang hebat. Begitu juga rektor yang memelihara kampus sehingga melahirkan profesor-profesor yang hebat, bukan malah rektornya yang hebat. Rektor itu hanya tugas administratif saja. Pengalaman saya di luar negeri, puncak tokoh keilmuan di universitas itu bukan terletak pada rektor, tapi ketua-ketua jurusan, tidak ada mahasiswa luar negeri yang kenal dengan rektor.

Bagaimana konsep Anda tentang UIN menuju Universitas Riset?

Pada dasarnya yang namanya universitas itu adalah lembaga riset. Secara teoritis dosen adalah peneliti, idealnya dosen mengajar dua hari dalam seminggu selebihnya membimbing mahasiswa dan meneliti. Tapi sayangnya, mahasiswa UIN Jakarta itu bukan tipe mahasiswa pekerja keras dalam studinya. Kalau diperhatikan berbeda jauh dengan mahasiswa UI, ITB, UGM, dan lainnya yang sangat serius dalam studinya. Sehingga kompetensi mereka jauh lebih maju ketimbang lulusan UIN. Untuk itu, iklim akademis untuk universitas riset juga harus didukung oleh sikap mahasiswa itu sendiri.

Berbicara mengenai riset, ada yang murni sains, ada yang bidang sosial, keagamaan, dan lain-lain, makanya riset itu dipengaruhi oleh disiplin ilmu pengetahuan. Ke depan, idealnya UIN menjadi pusat riset keagamaan khususnya keislaman.

Bagaimana proses untuk menuju ke sana?

Perlu dibangun infrastruktur yang baik, peningkatan kualitas dosen, jaringan antarlembaga, dan meningkatkan kajian-kajian keilmuan di masing-masing kualitas. Dan yang tidak kalah penting adalah pembangunan perpustakaan lengkap, yang memuat jurnal-jurnal dari seluruh dunia, serta dilengkapi teknologi yang baik seperti internet dan sistem digital library. Tentunya harus disesuaikan pula dengan kondisi kita.

Keinginan Anda untuk UIN ke depan?

Saya ingin pertama, meneruskan mimpi-mimpi pendahulu saya (Azra-red). Kedua, bagaimana UIN ini dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang sosial bagi masyarakat. Ketiga, bagaimana UIN dapat memberikan kontribusi dari alumni-alumninya. Keempat, UIN ini sebagai pusat riset dan jendela keislaman Indonesia.

Tanggapan Anda terhadap pilrek kemarin yang terlihat tidak demokratis?

Tergantung bagaimana perspektifnya, apakah UIN itu seperti partai politik, di mana yang punya kuasa adalah anggotanya, atau UIN itu institusi milik pemerintah. Saya sendiri menilai UIN itu milik pemerintah, dan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Kecuali jika UIN bukan institusi milik pemerintah, seperti partai politik misalnya, maka anggota memiliki hak penuh terhadap pemilihan rektor.

Mahasiswa menganggap pilrek tidak demokratis karena terkesan sangat tertutup, bagaimana menurut Anda?

Kalau memang mahasiswa menganggap bahwa pilrek kemarin tidak demokratis dan salah, maka silahkan saja diprotes. Karena yang membuat peraturan sehingga mahasiswa tidak terlibat adalah Depag. Maka silahkan saja Depag diprotes, rektor hanya membantu menyalurkan aspirasi kesana. Jadi lagi-lagi karena UIN milik pemerintah, ya harus mengikuti peraturan pemerintah yang seperti itu.

Bagaimana format Anda dalam mengembangkan Universitas riset?

Format saya ke depan, untuk mengembangkan riset itu pada level Pascasarjana, dan riset yang lebih mudah dijalani itu adalah bidang kajian, ilmu sosial ke-Indonesiaan. Itu hemat saya sudah dilakukan dan itu kemudian akan terus dikembangkan lagi. Karena UIN merupakan laboratorium sosial, maka disertasi melalui research space studies, dan itu mulai diarahkan kesana. Kecenderungan pengembangan pada Pascasarjana, karena saya spesialisasinya di sana. Sedangkan untuk S1, saya belum memahami lebih jauh bagaimana polanya, maka saat ini saya lebih menitikberatkan pengembangan riset di Pascasarjana.

Beberapa waktu lalu Azra mengungkapkan keprihatinannya dengan SDM UIN. Bagaimana Anda melihat kondisi SDM, pelayanan dan sarana prasarana yang ada di UIN?

Sementara ini saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar internal UIN, karena saya belum punya data, lebih-lebih jika pertanyaannya terkait dengan birokrasi ini dan itu. Dan yang perlu digarisbawahi saat ini saya belum rektor, jadi saya belum memiliki otoritas untuk menyimpulkan dan membuat langkah-langkah strategis untuk UIN ke depan, kecuali harapan-harapan saya pribadi.

Secara umum saya akan meneruskan cita-cita didirikannya IAIN, ini aset umat dan bangsa. Apa yang sudah dilakukan Azyumardi Azra dan kawan-kawan akan saya pelihara dan teruskan. Dan yang namanya pendidikan akan menjadi lokomotif perubahan yang harus terus berjalan, termasuk pendidikan di UIN sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan kebanggaan umat Islam Indonesia. []

Wajah Buram Pluralisme di Kampus Islam

2007-03-27T11:05:00.000-07:00

Oleh : Rosita Indah Sari*

Munculnya fenomena peningkatan “kesalehan” beragama di sebagian aktivis mahasiswa di kampus-kampus umum, sedang di saat yang sama makin “sekulernya” pola keberagamaan mahasiswa di kampus-kampus Islam, mungkin bukan hal yang mengejutkan.

Beberapa tahun lalu sejumlah penelitian melansir tren ini. Salah satunya dari penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Jakarta dan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) 2005. Dilakukan di tiga perguruan tinggi: Universitas Indonesia Depok, Institut Pertanian Bogor dan Univeritas Islam Negeri Jakarta.

Tapi fakta bahwa peningkatan kesalehan itu juga terjadi di lingkungan kampus yang di anggap makin “sekluer” itu, tentu saja mengejutkan buat sebagian orang, utamanya bagi kalangan muslim progresif di tanah air.

Kecenderungan ini bisa dilihat dari makin meningkatnya jumlah kader organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sejumlah kampus Islam seperti UIN/IAIN. Sukses mereka di kampus-kampus umum rupanya menjadi inspirasi bagi berkembangnya di kampus-kampus Islam. Sementara organisasi berbasis muslim moderat seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM), sebaliknya terus menuai kebangkrutan. Meski di beberapa tempat kini masih dominan, namun dalam jangka menengah posisi mereka bakal terus tersingkir dan kurang dilirik.

Fenomena di atas menandai babak baru terancamnya kontinuitas gerakan pembaharuan Islam yang menjadi trendsetter kampus-kampus Islam selama ini, dimana peran HMI, PMII dan IMM sangat signifikan. Makin berkembang LDK dan HTI, secara otomatis meningkat pula resistensi pluralisme yang yang menjadi payung relasi antar organ mahasiswa moderat, mengingat gagasan-gagasan yang ditawarkan kedua organisasi islamis itu cenderung ekslusif dan dalam bentuk yang ekstrem menolak kebenaran di luar mereka.

Berpijak pada realitas tersebut, upaya mengarusutamakan (mainstreaming) sekeligus mengorganisasi jaringan aktivis pluralis di kampus patut untuk di dukung. Usaha ke arah sana belakangan telah dilakukan sejumlah lembaga dan aktivis, diantaranya Paramadina dengan membangkitkan kembali program-program diskusi yang mencerahkan, Pelatihan Jaringan Islam Kampus (Jarik) LSAF di beberapa kota, dan penerbitan majalah berperspektif pluralis seperti Syirah dan Majemuk.

Dalam konteks resistensi kaum islamis kampus, pengembangan pemahaman atas pluralisme di kampus merupakan kebutuhan mendesak. Pluralisme yang dijadikan landasan relasi antar organisasi mahasiswa Islam semestinya didasarkan pada asumsi bahwa semua organisasi memiliki nilai-nilai yang diyakini paling benar. Namun, keyakinan pada nilai kebenaran organisasi itu tak menihilkan kebenaran dari rahim organisasi lainnya. Artinya klaim kebenaran absolut mesti ditanggalkan dari mindset aktivis mahasiswa Islam.

Kebenaran seperti disitir Mohamed Fathi Osman dalam Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan memang sepertinya banyak dan tersebar dalam persepsi umat manusia, tapi sesungguhnya penilaian atas siapakah yang paling benar hanya menjadi hak prerogratif Tuhan. Karena itu, yang menjadi elan vital organisasi mahasiswa Islam semestinya adalah kesungguhan menggapai kebenaran melalui berbagai aksinya sembari menerima eksistensi organisasi lain.
Konsekuensinya, sikap ekslusif yang seringkali ditonjolkan masing-masing organisasi layak dieliminir, sebagai gantinya sikap inklusif mesti diimplementasikan dalam pergaulan. Dengan membuka pemahaman terhadap bentuk paham yang berbeda, kehidupan bersama yang damai dan harmonis dapat terjalin. Perbedaan dasar pemahaman atas ideologi masing-masing organisasi mahasiswa Islam tak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Pada taraf yang lebih tinggi, pluralisme bahkan tak melulu berarti menerima perbedaan dan menolerir yang lain (the others). Pluralisme mengandaikan peran serta aktif, dialog dan kerjasama dari semua elemen organisasi. Sekadar mengakui perbedaan, tanpa keterlibatan aktif belum cukup untuk mewujudkan budaya damai dan kerjasama organisasi mahasiswa Islam.

Last but not least, dapatkah kelompok mahasiswa islamis menerima pluralisme sebagai payung hidup bersama, sehingga tata dunia baru organisasi kemahasiswaan dapat berjalan damai dan harmoni? Rasanya tidak. Alih-alih menerima, mereka justru menjadi ancaman di tengah mayoritas diam. Karena secara politis umumnya di setiap kampus mereka sangat aktif dan militan.

Jika demikian, organisasi mahasiswa Islam moderat perlu memperluas persuasi melalui seminar, pelatihan dan publikasi yang lebih massif. Dengan begitu floating mass tak mudah terperangkap ke jaring fundamentalisme. []

** Versi pertama artikel ini dimuat di Syirah Online (www.syirah.com), 20 Maret 2007

Jawaban Islam atas Probem Perdagangan Manusia

2007-03-27T03:12:00.000-07:00

Oleh: Moh. Hanifudin Mahfuds

Fiqh Anti Trafiking, Faqihuddin Abdul Kadir dkk, Fahmina Institute, November 2006

Perdagangan manusia (trafficking in human) merupakan masalah yang sangat kompleks. Di samping telah menjadi bisnis berdimensi multi-nasional, di tingkat lokal pun jaringannya sangat rapi, sehingga sering absen dari pantauan aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini tak kunjung lenyap. Bahkan tingkat persebaran sindikatnya terus meluas ke berbagai provinsi. Anggota DPR asal Gorontalo Nani Tuloli seperti dikutip LKBN Antara, Oktober lalu, mengungkapkan, di Indonesia kini terdapat 12 provinsi yang dianggap rawan terhadap tindak kejahatan ini. Padahal mulanya hanya Jawa Barat dan Jawa Timur.

Data lainnya, disebutkan Majalah Tempo tahun 2003 yang memuat laporan Surya Chandra Surapati yang kala itu menjabat Anggota DPR, menyebutkan sedikitnya 750 ribu sampai 1 juta perempuan dan anak Indonesia menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun. Angka yang sangat fantastik bukan. Tapi, tentu saja sebagaimana gunung es, yang tampak hanya sebagian dari realitas yang sesungguhnya.

Dalam catatan U.S Departement of State Trafficking in Person Report, Indonesia pernah menempati urutan Tier III (terburuk dari yang terburuk), yang berarti pemerintah Indonesia tidak menunjukkan usaha serius untuk mengatasi masalah ini. Status ini kemudian beranjak turun menjadi Tier II pada 2003 silam. Turunnya status tersebut, merupakan indikasi dari adanya usaha pemerintah dalam menangani trafiking. Tapi pada tahun 2006 statusnya memburuk menjadi Tier II Watch List (http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/). Jika usaha-usaha tersebut terus mandeg dan semakin memburuk maka Indonesia terancam tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan dan non-kemanusiaan dari lembaga keuangan multinasional Washington Consensus. (hal. 23)

Meningkatnya angka kejahatan trafiking, rupanya dipicu besarnya nilai transaksi yang dihasilkannya. Komisaris Besar Anton Charlian, Kepala Unit III Trafficking in Person Bareskrim Polri mensinyalir tahun 2005 lalu peredaran uang bisnis trafiking mencapai Rp 23,7 triliun atau dua kali lipat dari nilai bisnis narkoba yang hanya Rp 12 tiliun. Tak heran jika banyak mafia narkoba yang banting setir ke bisnis trafiking, apalagi perangkat hukum khusus trafiking hingga kini belum juga selesai dibahas DPR. Sehingga bisnis ini cenderung beresiko rendah. (Kompas, Kamis 28 Desember 2006)

Secara yuridis, meskipun sangat minimalis, sesungguhnya pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang bisa dijadikan landasan untuk menangani kasus trafficking. Seperti UU PPTKILN No 39 Tahun 2004, Keppres Pembentukan Satgas No 109 Tahun 2005, dan rativikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Persoalannya, komitmen pemerintah dalam aras praktek masih jauh panggang dari api. Bahkan ironisnya sebagian aparat disinyalir turut membekingi bisnis haram ini.

Di tengah runyamnya lingkaran kasus trafiking, angin segar datang dari Cirebon. Fahmina Institut, LSM yang dikomandani Kiyai Feminis, KH Husein Muhammad, yang bermarkas di Kota itu, November lalu menerbitkan buku berjudul Fikih Anti-Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Menurut catatan Lies Marcoes Natsir dalam pengantar buku ini, karya ini merupakan referensi pertama yang membahas trafiking dalam perpektif hukum Islam secara komprehensif.

Wacana yang diangkat buku ini menarik karena tidak berangkat dari ruang kerja yang hampa atau wacana yang terlampau mengawang. Secara konsisten, para penulisnya terlibat aktif dalam mengadvokasi korban trafiking di berbagai daerah seperti Indramayu, Cirebon dan Majalengka. Hasilnya, adalah rumusan ijtihad yang segar, kontekstual dan bernilai solutif.

Dalam literatur hukum Islam, trafiking bisa di-qiyas-kan dengan perbudakan, meski dalam prakteknya jelas lebih kompleks. Soal perbudakan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW upaya penghapusannya telah mulai dipancangkan. Semangat Islam menghapus perbudakan terus menggelora dalam literatur hukum Islam. Hal ini diimplementasikan dalam salah satu pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran Islam, yaitu memerdekakan budak. Hasilnya kini perbudakan dalam arti zaman jahiliyah telah disepakati ulama untuk diharamkan.

Tapi, bukan berarti perbudakan lenyap begitu saja. Metamorfosa dari perbudakan era jahiliyah menjelma dalam bentuk trafiking atau perdagangan manusia untuk kepentingan bisnis prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia internasional. Sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi dilarang (QS: al-Nûr: 33), maka trafiking pun haram bagi semua sindikat yang terlibat.

Pengharaman trafiking tentu bukan tanpa alasan. Sebab, di samping dapat kategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, trafiking juga berpotensi mengancam sekaligus merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan. Padahal nilai-nilai tersebut adalah nilai dasar yang sangat penting dalam membangun basis hubungan kemanusiaan yang diidealkan.

Keistimewaan buku ini terletak pada usaha penulis untuk memadukan hasil ijtihad hukum Islam melalui penelusuran teks-teks al-Qur’an, al-Hadits, kitab-kitab utama karya para ulama baik klasik maupun kontemporer dengan teks-teks yuridis formal yang terkait dengan masalah trafiking dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dengan paduan dua produk hukum itu, buku ini menjadi semakin kaya sekaligus praktis. Sehingga sebagai sebuah ijtihad, karya ini dapat dijadikan panduan, masukan dan referensi bagi pemerintah, anggota DPR yang sedang membahas UU Anti-Trafiking dan masyarakat untuk menyelesaikan problem trafiking. []

Mohamed Fathi Osman, Dari Pluralisme Klasik ke Global

2007-03-27T02:53:00.000-07:00

Judul Buku : Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan

Penulis : Mohamed Fathi Osman

Pengantar : Budhy Munawar-Rachman

Penerbit : PSIK Universitas Paramadina Jakarta

Tebal : lxii + 136 hal

Terbit : Nopember 2006

DISKURSUS pluralisme di Indonesia semakin menghangat sejak keluarnya fatwa “kontroversial” Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Pluralisme dalam perpektif MUI adalah paham yang menyamaratakan semua agama dan bersumber dari kebenaran yang relatif. Pemahaman ini bagi MUI bertentangan dengan ajaran Islam dan berpotensi mengancam iman umat Islam, sehingga harus diharamkan untuk diikuti.

Fatwa MUI tersebut sangat disayangkan, karena telah menggiring anarkisme dan mendangkalkan pengetahuan umat tentang pluralisme. Pluralisme seolah menjadi bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal jika menengok khazanah keislaman, umat Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moral dan hukum mengenai pluralisme. Dan prinsip-prinsip tersebut telah sukses dieksperimentasikan selama berabad-abad dalam sejarah peradaban Islam. Karena itu mestinya umat Islam abad ini, bukan malah menolak pluralisme tapi sedapat mungkin turut berkontribusi dalam membangun pluralisme global. Penegasan itulah yang terekam dalam buku Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan karya Mohamed Fathi Osman, profesor tamu pada Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, Wassington DC.

Buku yang diterbitkan dalam rangka memperingati Milad ke-20 Paramadina ini, merangkum gagasan Fathi Osman mengenai pluralisme dan toleransi keagamaan. Pluralisme bagi Fathi Osman adalah bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu dan dunia secara keseluruhan. (h.2) Hal ini mengandaikan tersedianya perangkat hukum yang menjamin kesetaraan setiap individu. Kemudian setiap individu harus saling memahami dan bekerjasama untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam konteks ini, apa yang diungkapkan Fathi Osman paralel dengan pemahaman Cak Nur bahwa pluralisme bukan sekadar kebaikan negatif (negative good) untuk membendung fanatisme tapi harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (genuine engagement of doversities within the bonds of civility).

Prinsip-prinsip Pluralisme Islam

Apa itu pluralisme Islam? Pertanyaan itulah yang coba dijawab oleh Fathi Osman dalam buku ini. Pluralisme Islam menurutnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan hukum Islam (syariah) yang diaktualisasikan sepanjang peradaban Islam. Dia mendasarkan prinsip-prinsip pluralisme Islam pada keyakianan bahwa semua manusia merupakan anak cucu Adam, dengan demikian kedudukan semua manusia setara.

Perbedaan-perbedaan manusia baik bawaan maupun perolehan, diciptakan Tuhan semata-mata agar manusia saling mengenal dan memacu kompetisi positif dalam mengejar kebaikan (QS:49:13). Perbedaan ras anak cucu Adam ini, bukan untuk mencerai-beraikan mereka, tapi etosnya justru untuk mengajarkan kepada manusia rasa saling menghormati dan mengenal.

Dalam soal perbedaan agama Fathi Osman sebagaimana para tokoh pluralis lainnya, menempatkan kebebasan beragama sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar. Semua manusia bebas memilih agama apa pun. Dan setiap pilihan dilindungi. La ikraha fiy al-din (QS:2:256) Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena agama merupakan urusan keyakinan atau hati seseorang yang tidak bisa dipaksakan oleh pengaruh eksternal.

Perbedaan agama, baik sebagai hasil dari pilihan rasional individu, maupun sebagai sesuatu yang terberi begitu saja, titik temunya menurut Fathi Osman terletak pada kesepakatan mengenai penyembahan kepada satu Tuhan semata. Sementara selebihnya Tuhan memberikan aturan dan jalan kehidupannya masing-masing (QS:5:48). Karena itu Fathi Osman menyarankan, manusia harus mampu menangani perbedaan-perbedaan mereka dengan cara terbaik semampu mereka, sembari menyerahkan penilaian akhir mengenai apa yang secara mutlak benar atau salah kepada Tuhan. (h.27).

Penyerahan penilaian akhir tentang benar-salah kepada Tuhan berangkat dari asumsi bahwa dalam pandangan manusia kebenaran tidaklah tunggal. Islam mengaku benar, Yahudi dan Kristen pun demikian. Semuannya merasa benar. Seolah-olah kebenaran itu banyak. Nah, Fathi Osman dalam hal ini melihat semua ajaran agama berpotensi untuk benar, tapi yang mengetahui kebenaran sesungguhnya adalah Tuhan.

Prinsip pluralisme Islam lainya adalah jaminan atas perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat untuk memutuskan suatu permasalahan dalam Islam adalah wajar. Tuhan sendiri mensyaratkan sebelum memutuskan persoalan publik agar menempuhnya dengan jalan musyawarah (QS:3:159). Lebih jauh bahkan perbedaan dan debat diharapkan (QS:4:59). Namun, tentu saja dalam mengemukakan argumen etika harus tetap dijaga (QS:16:125).

Sejarah mencatat perbedaan pendapat pun kerap terjadi antara Nabi dan para sahabatnya. Dalam soal perang misalnya. Dan Nabi tidak serta merta menolaknya, Nabi bahkan mengikuti pendapat sahabat sejauh pendapat itu memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga setelah Nabi wafat, para sahabat memutuskan berbagai persoalan seperti siapakah yang berhak untuk menjadi khalifah dengan jalan musyawarah. Dan tentu saja perbedaan pendapat tak dapat dielakkan.

Solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat dan pluralisme menurut Fathi Osman tidak boleh melalui jalan kekerasan, melainkan dengan dialog. Kekerasan menurut teoritikus negara Islam, Al-Mawardi, sebagaimana dikutip Fathi Osman dalam buku ini, hanya dapat dibenarkan untuk menghadapi kaum pemberontak negara. Tapi tidak untuk menangani pendapat pribadi baik terkait dengan negara maupun dengan iman seseorang. Orang yang murtad misalnya dalam sejarah tidak diperangi. Di era Abu Bakar yang diperangi adalah sekelompok suku yang memberontak kekuasaan negara. Maka berangkat dari konteks ini, penghakiman terhadap aliran-aliran atau individu yang dianggap sesat oleh negara adalah bertentangan dengan prinsip pluralisme Islam.

Islam selalu mengedapankan jalan dialog. Karena jalan bagi pluralisme sebagiamana diungkapkan oleh Prof. Diana L. Eck dari Harvard University, adalah dengan dialog dan pertemuan, memberi dan menerima, serta kritik dan kritik diri. Dialog dalam hal ini harus dilakukan dengan cara-cara hikmah. Dialog juga, menyitir Jürgen Habermas, mensyaratkan kompetensi masing-masing peserta dan dilakukan dalam ruang yang bebas tanpa dominasi.

Peradaban Islam Pluralis

Perang salib dan laku intoleran umat Islam lainnya dalam hubungannya dengan umat atau peradaban lain, sepertinya telah mengubur aras pluralis peradaban Islam. Hingga seolah untuk mencari model penerapan pluralisme semuanya mesti berkiblat ke Barat. Padahal seperti ditunjukkan oleh Fathi Osman, sejarah peradaban kaum muslim menyediakan cukup bukti dan contoh terimplementasikannya pluralisme dalam sebuah negara muslim.

Peradaban kaum muslim dimana di dalamnya juga terdapat umat lain, yang terbagi dalam berbagai suku dan aliran teologi memancarkan keharmonisan dan penghormatan yang tinggi terhadap perbedaan. Umat non muslim dalam peradaban Islam disebut dzimmi. Mereka mendapatkan perlindungan sebagai warga negara layaknya kaum muslim. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah dan merayakan hari-hari besar agamanya. Bahkan penguasa-penguasa muslim bersedia menghadiri perayaan hari raya mereka.

Dalam urusan ekonomi, non muslim juga diberikan hak yang setara dengan kaum muslim. Mereka menempati beragam profesi mulai dari penukar uang hingga pengusaha besar. Bahkan dalam pemerintahan mereka diberi kedudukan yang terhormat. Di masa Khalifah Fatimiah seorang beragama Kristen diangkat menjadi menteri dan seorang Yahudi menjadi Gubernur Siria.

Sisi pluralis peradaban Islam dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara para sarjana Muslim dengan Kristen dan Yahudi. Pemerintahan Islam mendukung penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam Bahasa Arab. Demikian juga para pemikir Barat mendapatkan pengaruh dari para pemikir Islam. Averroes (Ibn Rusyd) misalnya pemikirannya memengaruhi Thomas Aquinas. Karya-karya Averroes juga dijadikan rujukan di Universitas Paris. Situasi demikian dimungkinkan karena dalam ilmu pengetahuan prinsip-prinsip ilmiahlah yang dijadikan pengangan untuk menilai sesuatu bukan background agamanya.

Menuju Pluralisme Global

Prestasi kaum muslim dalam menjalankan pluralisme sepanjang peradaban Islam, bagi Fathi Osman adalah modal untuk berkontribusi dalam membangun pluralisme global. Hanya saja menurut Osman, kaum muslim harus menyingkirkan rasa kurang percaya diri yang timbul sebagai akibat dari kejumudan masa lalu dan minimnya kepercayaan kepada yang lain akibat penghinaan dan kolonialisme.

Di tengah pergaulan global, dimana batas-batas geografis, ruang dan waktu semakin kabur, kaum muslim harus siap untuk menerima berbagai macam perubahan. Apalagi hingga kini cap Islam sebagai Teroris belum sepenuhnya hilang dari benak penduduk dunia. Karena itu kaum muslim di seluruh dunia ada baiknya mengembangkan sikap-sikap keadaban di tengah pergaulan.

Dengan menebarkan prinsip-prinsip kesetaraan, yang menghormati perbedaan suku, agama, pandangan, dan secara aktif berdialog untuk saling memahami, maka umat Islam tidak akan canggung dalam membantu terwujudnya pluralisme global. []

*Moh. Hanifudin Mahfuds, pemimpin redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) “INSTITUT” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menelaah Paradigma Kritis dalam Kajian Komunikasi

2007-03-27T02:27:00.000-07:00

Pengantar

Seiring dengan terjadinya transformasi sosial dalam masyarakat -yang merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi- kajian atas pergeseran paradigma berpikir dan struktur masyarakat pun semakin berkembang. Dalam gugus modernisasi dan globalisasi yang semakin menggurita itulah, beragam pendekatan bermunculan bak jamur di musim hujan. Salah satu perspektif yang momotret perkembangan masyarakat dan budaya modern secara kritis adalah kajian komunikasi yang bersumber dari ajaran Karl Marx (1818-1883), yang kemudian disebut Marxisme.

Dalam perkembangannya, Marxisme diadopsi oleh beberapa kelompok intelektual untuk menganalis masyararakat kapitalis modern. Maka muncullah beberapa perspektif kritis dalam kajian komunikasi, diantaranya; teori ekonomi politik media, mazhab Frankfurt, hegemoni, dan cultural studies. Perspektif tersebut ada yang berada dalam tradisi marxis-materialis yang menekankan faktor ekonomi dan ada juga yang berusaha menjelaskan selubung ideologi (superstruktur) dalam komunikasi.

Tanpa bermaksud untuk membatasi kajian kita terhadap beragam aliran dalam tradisi marxis yang membahas komunikasi, dalam makalah yang singkat ini, penulis hanya akan fokus pada dua aliran utama yaitu Marxisme dan Mazhab Frankfurt. Agar lebih terarah, pembahasan atas kedua aliran di atas, pun sengaja penulis fokuskan pada teori komunikasinya an sich. Selamat mengkaji dan mari berdiskusi!

Perspektif Marxisme dalam Kajian Komunikasi

Kata Marxisme –kata ini dipopulerkan Friedrich Engels (1820-1895) rekan Karl Marx– sebenarnya mengandung interpretasi yang sangat luas. Hal ini disebabkan karena Marxisme selain merujuk langsung kepada pemikiran Karl Marx sendiri, juga karena Marxisme pada perkembangannya telah menjadi payung sekaligus identitas bagi sederet dinamika pemikiran kritis yang berada di bawah pengaruh Karl Marx.

Menurut Franz Magnis Suseso Marxisme adalah ideologi atau teori tentang ekonomi dan masyarakat yang memuat apa yang dalam perlbagai aliran yang bernaung di bawahnya dianggap sebagai ajaran resmi dan definitif Marx. Maka Marxisme lebih sempit dari ajaran Marx.

Dalam catatan Everet M. Rogers, sebagaimana dikutip Stephen W. Littlejohn dalam Theories of Human Communication, pada abad ke-20 ajaran Karl Marx telah memengaruhi hampir semua cabang ilmu sosial, meliputi sosiologi, pilitik, ekonomi, sejarah, filsafat dan termasuk di dalamnya ilmu komunikasi. Pengaruh Marx dalam kajian komunikasi terutama bersumber dari analisisnya mengenai industri kapitalis dimana terjadi pertentangan antara kaum proletar dan buruh. (Littlejohn, 2001:210)

Secara teoritits salah satu ajaran Karl Marx menjelaskan relasi antara basis dan superstruktur (base-superstructure) dalam masyarakat. Basis material dari kegiatan manusia menurut Karl Marx yaitu ekonomi atau kerja. Sementara superstruktur kesadarannya berupa ideologi, ilmu, filsafat, hukum, filsafat, plitik, dan seni. Di antara dua entitas tersebut yang dominan dan menentukan adalah basisnya. Maka basislah yang menentukan superstruktur. Dalam bahasa lain, basis sebagai sebuah realitas menentukan kesadaran manusia. Dengan demikian perbedaan cara produksi niscaya menghasilkan perbedaan kesadaran. (Budi Hardiman, 2004: 241).

Karl Marx melihat dalam masyarakat kapitalis dimana hak milik atas alat-alat produksi dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja (kaum borjuis) terjadi dominasi kaum borjuis atas kaum proletar. Dalam kondisi inilah terjadi penghisapan manusia atas manusia lainnya. Individu-individu yang tertindas itu akhirnya merasakan keterasingan karena tidak memiliki hak milik atas barang. Bahkan menurut Marx individu bukan saja terasing dari lingkungannnya tapi juga dari barang yang diciptakannya. (McLelland, 1977: 78).

Mengikuti alur pemikiran di atas, maka jika diandaikan dalam komunikasi dapat digambarkan bahwa media massa sebagai industri informasi yang hanya dikuasai oleh segelintir orang (pengusaha media massa) yang memiliki kepentingan ideologis, mengeksploitasi para pekerja media untuk menghasilkan informasi sesuai dengan ideologi pemiliknya. Maka para pekerja media kemudian akan terasing karena ia tidak memiliki atau hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari industri tersebut. Selanjutnya masyarakat atau komunikan mau tidak mau mengkonsumsi media massa dan mereka hanya menjadi pembaca, pendengar atau penonton yang pasif sehingga ideologi yang dibawa oleh media merasuki masyarakat, dan masyarakat bertindak sesuai dengan apa yang digambarkan atau dicontohkan oleh media massa. Pada titik ini media sebagai realitas menentukan kesadaran masyarakat. Dan kesadaran yang dihasilkan oleh media massa adalah kesadaran palsu (false conciousness).

Terkait dengan kajian komunikasi, khususnya kajian media, secara historis, pada zamannya, sebenarnya Marx belum menyaksikan media massa yang pengaruh dan dominasinya begitu kuat seperti yang terjadi pada masyarakat modern. Meski demikian bukanlah mustahil jika melalui teorinya dapat dilakukan penelitian secara kritis terhadap media massa. Dalam perspektif Marxian media massa dipandang sebagai alat produksi yang disesuaikan dengan tipe umum industri kapitalis beserta faktor produksi dan hubungan produksinya. (McQuail, 1987: 63).

Media sebagaimana telah dijelaskan di atas, cenderung dimonopoli oleh oleh kelas kapitalis untuk memenuhi kepentingan dan ideologi mereka. Mereka melakukan eksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mempertahankan kedudukannya, mereka melarang adanya ideologi lain yang akan mengganggu kepentingannya. Contoh yang mudah adalah keluar/dikeluarkannya Sandrina Malakiano dari Metro TV karena mengenakan jilbab. Mobilisasi kesadaran semacam itu dihindari oleh kaum kapitalis, karena itu mereka menerapkan kebijakan yang ketat dan terorganisir secara rapi.

Dalam kerangka pikir ini, media massa sebagai alat dari kelas yang dominan untuk mempertahankan status quo yang dipegangnya dan sebagai sarana kelas pemilik modal berusaha melipatgandakan modalnya. Media yang cenderung menyebarkan ideologi dari kelas yang berkuasa akan menekan kelas-kelas tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Marx dan Engels :

The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas who lack the means of mental production aresubject of it (Marx and Engels dalam Storey [ed],1995 : 196).

Pandangan yang dijelaskan di atas terkesan mereduksi segala sebab persoalan kepada masalah ekonomi. Pandangan ini sering disebut ekonomisme. Ekonomisme sendiri memang kata kunci yang penting untuk memahami Marxisme ortodoks. Dalam ekonomisme basis ekonomi masyarakatlah yang menentukan segala hal dalam superstruktur kesadaran masyarakat seperti sosial, politik dan kesadaran itelektual. Ekonomisme terkait dengan determinisme teknologi. Marx sering menginterpretasikan bahwa penguasaan terhadap teknologi berarti menguasai ekonomi dan karena itu bisa mendeterminasi kesadaran masyarakat.(DanielChandler, http://www.aber.ac.uk, 1994)

Pada perkembangannya pandangan ini mendapat kritik dari Lois Althusser. Marxis Althusserian memandang praktek ideologi dalam media massa relatif otonom dari determinasi ekonomi (lih. Stevenson 1995: 15-16). Menurutnya yang lebih dominant adalah ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan dan mekanisme dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korban dan membentuk alam pikiran mereka. (McQuail, 1987: 63).

Tradisi pemikiran itulah yang akhirnya diambil oleh Struart Hall dan kawan-kawannya dalam kajian kultural studies. Mereka menolak formulasi basis dan superstruktur karena ada dialektika antara realitas sosial dengan kesadaran sosial. (DanielChandler, http://www.aber.ac.uk, 1994)

Demikianlah segelintir gagasan tentang perspektif Marxisme dalam kajian komunikasi. Selanjutnya penulis akan membahas salah satu turunan dari aliran Marxisme yaitu Mazhab Frankfurt (Frankfurt School).

Perspektif Frankfurt School dalam Kajian Komunikasi

Frankfurt School merupakan istilah populer untuk menyebut kelompok cendekiawan yang terhimpun dalam Frankfurt Institute of Social Reaseach yang berpusat di Universitas Frankfurt Jerman. Lembaga ini didirikan oleh Felix J. Weil pada tanggal 3 Februari 1923 dan mendapat dukungan dari sekelompok intelektual Marxian yang berlatarbelakang berbagai disiplin ilmu pengetahun. Di antara mereka yang terkenal adalah Max Hokheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse dan yang paling kontemporer adalah Habermas. Meskipun mereka sangat dipengaruhi oleh Marx namun mereka berpendapat bahwa teori Marx sudah tidak mampu mengungkapkan sifat masyarakat secara akurat, sehingga mereka memandang perlu dikembangkan lebih lanjut. (Yusuf Lubis, 2006: 6).

Cendekiawan yang tergabung dalam aliran ini memiliki ciri khas yaitu kritis terhadap berbagai aspek kehidupan sosial untuk mengungkapkan sifat masyarakat modern secara lebih akurat. Tak heran jika kemudian aliran mereka disebut sebagai teori kritis. Mereka mengembangkan pemikirannya dengan bertolak dari keinginan untuk memperoleh teori sosial dan epistemologi alternatif terhadap paradigma positivisme yang dianggap sudah tidak relevan lagi.

Mazhab Frankfurt menolak pandangan Marxisme yang terlalu menekankan pada determinisme ekonomi. Karena pandangan determinisme ekonomi berangkat dari asumsi pemikiran positivistik yang menganggap bahwa metode ilmu alam dan prinsip ilmu alam dapat diterapkan dengan tepat pada bidang ilmu pengetahuan sosial budaya. Mereka memandang ilmu pengetahuan sosial budaya tidak bisa disamakan dengan ilmu alam, karena alam secara mendasar sangat berbeda dengan manusia dan kegiatannya. Dalam pandangan Habermas paradigma positivisme itu mengabaikan peran manusia sebagai aktor yang memiliki karakteristik khas dan unik tidak seperti robot. Teori yang berusaha dibangun oleh Mazhab Frankfurt ingin melepaskan kehidupan dari model cara berpikir positivisme (rasionalitas instrumental) dimana terjadi penjajahan dunia kehidupan (labenswelt) oleh sistem. (Yusuf Lubis, 2006: 6).

Berangkat dari paradigma di atas maka Mazhab Frankfurt lebih menekankan kajiannya pada persoalan kultural. Mereka berkeyakinan bahwa ramalan Marx tentang akan hancurnya sistem kapitalisme tidak akan terbukti. Karena kapitalisme telah mengkonsolidasikan dan mengembangkan mekanisme efektif seperti pemenuhan hak-hak pekerja secara lebih proporsional, sehingga revolusi sosial yang akan menghancurkan kapitalisme tidak akan terjadi. Bentuk penindasannya pun tidak dengan cara fisik melainkan sangat halus sehingga kaum pekerja menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Atas dasar pertimbangan itu maka para eksponen mazhab Frankfurt mengalihkan perhatiannya dari analisis ekonomi kapitalistik ke kritik atas penggunaan rasio intrumental pada masyarakat modern.

Menurut Mazhab Frankfurt, rasio instrumental telah menghasilkan budaya industri (culture industry) yang telah menghalangi perkembangan individu secara otonom. Penindasan yang dilakukan oleh budaya industri lebih dominan dari sekedar dominasi ekonomi. Adorno dan Hokheimer mengatakan dalam Dialectical Imagination, bahwa budaya industri telah membuat manusia tereifikasi. Manusia menjadi seperti robot yang dideterminasi oleh iklan yang ditampilkan oleh media massa. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih lagi karena semuanya telah ditentukan, distandarkan oleh budaya industri. Kostumer tidak lagi menjadi raja, tidak lagi menjadi subjek, tapi menjadi budak dan objek. (Dialectic of Enlightment, 1973)

Sementara itu dalam analisis Herbert Marcuse rasionalitas instrumental dan kungkungan industri budaya yang demikian massif telah menjadikan manusia menjadi manusia satu dimensi (one dimensional man). Hampir semua eksponen Mazhab Frankfurt pesimis terhadap budaya massa. Nada pesimis Marcuse lebih tampak dalam analisanya terhadap budaya massa yang ditampilkan oleh media massa:

The means of... communication..., the irresistible output of the entertainment and information industry carry with them prescribed attitudes and habits, certain intellectual and emotional reactions which bind the consumers... to the producers and, through the latter to the whole [social system]. The products indoctrinate and manipulate; they promote a false consciousness which is immune against its falsehood... Thus emerges a pattern of one-dimensional thought and behaviour. (Marcuse, cited in Bennett 1982: 43).

Dalam bukunya yang paling berpengaruh One-Dimensional Man, Marcuse berkeyakinan bahwa dengan adanya kebudayaan massa, aspek progresif dari seni klasik telah dihapus hanya sekedar menjadi industri. Seni hanya menjadi nilai operasional dan keinginanya akan kebahagiaan diganti dengan kebutuhan yang salah atau palsu (false need) dalam masyarakat konsumtif ini. Itulah sebabnya Marcuse, sebagaimana halnya pemikir mazhab Frankfurt (Frankfurt School) lainya seperti Theodore Adorno memandang rendah kebudayaan populer (popular culture) karena sifatnya yang konservatif dan afirmatif. Kebudayaan populer, menurutnya selalu mendamaikan kita dengan kondisi represif dalam masyarakat kapitalis ini.

Mengenai budaya populer Adorno memberikan karakteristiknya. Menurutnya karakteristik fundamental dari budaya populer, khususnya dalam musik populer, termasuk di dalamnya musik rock adalah standarisasi (standarization). Karakteriktik yang membedakannya dengan bentuk high culture yang dianggap adiluhung

Mengapa para eksponen Mazhab Frankfurt tampak pesimis dengan budaya massa? Karena budaya massa yang komersial dan universal merupakan sarana utama untuk memonopoli modal. Budaya massa ini mencakup di dalamnya segala hal yang diproduksi dan disebarluaskan secara massal.

Tokoh lain dari Mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas. Habermas memberikan jalan keluar untuk mengatasi patologi modernitas itu, yaitu dengan beralih dari rasionalitas instrumental menuju rasionalitas komunikatif yang mengandaikan adanya situasi pembicaraan yang ideal.

Habermas beralih ke paradigma komunikasi dengan mengintegrasikan linguistic-analysis dalam Teori Kritis. Komunikasi adalah titik tolak fundamental Habermas untuk mengatasi kemandekan Teori Kritis para pendahulunya. Kegagalan para pendahulunya adalah karena teori kritis yang dilandasi rasio kritis akhirnya berubah menjadi mitos atau ideologi baru. Emansipasi yang diperjuangkan mereka hanya menjadi mitos yang tak kunjung selesai.

Hebermas berusaha mengatasi kebuntuan itu dengan beralih ke paradigma komunikasi. Sebenarnya menurut Habermas, dalam pemikiran Hegel sendiri yang menjadi induk dari teori sosial kritis, praksis bukan hanya dimaknai sebagai kerja tetapi komunikasi. Karena praksis dilandasi kesadaran rasional, rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan menaklukkan alam dengan kerja melainkan juga dalam interaksi intersubjektif dengan bahasa sehari-hari.

Selanjutnya bagaimana mencapai konsensus dalam komunikasi? Menurut Habermas dalam komunikasi setiap komunikator ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebutnya klaim-klaim kesahihan (validity claims). Karena itu dalam The Theory of Communicative Action, Habermas menyebut empat macam klaim. Pertama, klaim kebenaran (claim of truth) yaitu ketika kita sepakat kepada dunia alamiah dan objektif. Kedua, klaim ketepatan (claim of rigtness), kala kita sepakat pada pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan sosial. Ketiga, klaim kejujuran (claim of sincerity) yaitu kalau kita sepakat tentang kesesuaian antara bathiniah dengan ekspresi seseorang. Keempat, klaim komprehensibilitas (claim of comprehensibility) jika kita sepakat dan mampu menjelaskan ketiga klaim sebelumnya. Komunikasi yang efektif melibatkan keempat klaim tersebut karena merupakan standar kompetensi komunikatif. (Hardiman, 1993)

Mengikuti alur pikir di atas maka untuk mencapai konsensus segala persoalan harus didialogkan dalam ruang yang bebas dari dominasi. Dialog dalam hal ini mengandaikan adanya kedudukan yang setara. Karena itu Habermas menekankan pentingnya etika dalam komunikasi seperti yang disebut di atas. Etika tersebut yaitu kondisi komunikasi yang menjamin sifat umum norma-norma yang dapat diterima dan menjamin otonomi individu melalui kemampuan emansipatoris sehingga menghasilkan pembentukan kehendak bersama lewat perbincangan. (Nugroho, Kompas, 25 Maret 2006).

Terkait dengan dialog tersebut, Habermas memandang, salah satu mediumnya yaitu media massa. Media massa sebagai tempat untuk mengungkapkan pendapat dalam public sphere. Karenanya Habermas mengandaikan media massa mestinya menjadi ruang yang bebas dari dominasi sehingga segala macam pemikiran dapat didialogkan tanpa ada paksaan. Namun, sepertinya idealisasi Habermas terhadap media massa sangat utopis dalam masyarakat kapitalisme lanjut sekarang. Apalagi media massa umumnya cenderung berada dalam genggaman para pemilik modal yang lebih menekankan pada keuntungan dari budaya yang ditampilkannya.

Daftar Pustaka

Buku :

Hardiman, Budi, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Noetzsche, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Hardiman, Budi, Menuju Masyarakat Komunikatif, Kanisius, Yogyakarta, 1993

Magnis Suseno, Franz, Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

McLelland, David, Karl Marx Selected Writings, Oxford University Press, Oxfrod, 1977.

Yusuf Lubis, Akhyar, Dekonstruksi Epistemologi Modern; Dari Postmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme hingga Cultural Studies, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2006.

Adorno, T.W dan Max Hokheimer, Dialectic of Enlightment, Allen, Lane, London, 1973.

Mc Quail, Dennis, Teori Komunikasi Massa (terj), Penerbit Airlangga, Jakarta, 1986

Littlejohn, Stephen W, Theories of Human Communication, 7th Edition. Wadsworth Publising Company, Belmont, 2001.

Koran:

Nugroho, Garin, Awas, Krisis Masyarakat Komunikatif, Kompas, Jakarta, 25 Maret 2006).

Internet:

Chandler, Daniel, Marxist Media Theory, http://www.aber.ac.uk, 1994

http://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/ablunden.htm

Upaya Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan

2007-03-27T02:19:00.000-07:00

Oleh Moh. Hanifudin Mahfuds

Intensitas tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia setiap tahunnya disinyalir selalu meningkat. Menurut catatan Komnas Perempuan selama empat tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 terdapat 20.391 kasus yang ditangani di 29 propinsi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 45% jika dibandingkan tahun 2004, yaitu sebanyak 14.020 kasus. Padahal dua tahun sebelumnya angka tersebut jauh lebih rendah empat kali lipat yaitu 3.169 kasus. Dapat dipastikan data tersebut masih terlampau sedikit dibanding kasus yang sebenarnya terjadi, karena tidak semua perempuan bersedia melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Seperti gunung es, yang tampak di permukaan hanya sebagian kecilnya saja.

Apa yang dimaksud KTP? Mengapa KTP terjadi? Mengapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan? Apa saja faktor yang melatarbelakanginya? Formula solusi seperti apa yang tepat untuk menyelesaikannya?

KTP adalah wujud ketimpangan historis dari relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. KTP mencakup semua tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat penderitaan baik secara fisik, seksual maupun psikis. Seperti pemukulan, pemaksaan hubungan seksual, hinaan, pemerkosaan, perdagangan perempuan (trafficking) dan pelacuran paksa. KTP terjadi karena ketimpangan jender, pemahaman keagamaan yang keliru, tatanan hukum yang belum memadai, kemiskinan dan nilai-nilai patriarkhi. Solusi untuk mengatasi KTP adalah dengan merekonstruksi pemahaman masyarakat yang salah tentang jender baik secara kultural maupun struktural. Hal ini dapat dilakukan dengan mengarusutamakan jender (gender mainstreaming) ke tengah masyarakat dan memperkuat peran pemerintah untuk penegakan hukum (law enforcement).

Persoalan di atas, penulis teliti dengan menggunkan teori submission yang menjelaskan kepatuhan masyarakat pada niliai-nilai tertentu. Sementara solusinya didasarkan pada teori egalitarian dan emansipation. Dua teori ini memperjuangkan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka (library reseach), mencari data yang relevan dengan tema KTP di beberapa situs yang terdapat di jaringan internet (browsing) dan wawancara.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis melihat KTP merupakan persoalan yang pelik. Karena masyarakat umumnya cenderung menempatkan korban (baca: perempuan) sebagai pihak yang dipersalahkan. Bahkan tak jarang muncul stigma “perempuan adalah pemicu terjadinya kekerasan”. Di sisi lain, kini bermunculan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariat yang mendiskriminasikan perempuan. Karena itu perlu kerja ekstra dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan, kendati tingginya intensitas KTP membuat dahi berkernyit, namun masih ada angin segar dengan semakin manyeruaknya wacana kesetaraan jender di ruang publik (public sphere) yang disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

** Abstract makalah kuliah Komunikasi Antar Agama dan Budaya